Setiap perusahaan yang memiliki karyawan perlu memahami kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diberikan kepada tenaga kerjanya. Salah satu kewajiban tersebut adalah menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21.
PPh 21 menjadi bagian penting dalam administrasi perusahaan karena berkaitan langsung dengan penggajian karyawan. Kesalahan dalam menentukan tarif, menghitung penghasilan kena pajak, atau membuat bukti potong dapat menyebabkan ketidaksesuaian laporan perpajakan.
Terlebih sejak penerapan sistem Coretax, perusahaan perlu menyesuaikan proses administrasi perpajakannya dengan sistem yang berlaku.
Bagi perusahaan yang belum memiliki staf pajak khusus, mengurus PPh 21 setiap bulan tentu bisa menjadi pekerjaan tambahan. Karena itu, menggunakan jasa lapor PPh 21 dapat menjadi solusi untuk membantu memastikan proses penghitungan dan pelaporan pajak berjalan lebih terarah.
Lalu, apa sebenarnya PPh 21, bagaimana cara menghitungnya, dan apa saja kewajiban perusahaan? Berikut pembahasan lengkapnya.
1. Apa Itu PPh 21?
PPh 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
Penghasilan yang dikenakan PPh 21 tidak hanya berupa gaji pokok. Tunjangan, bonus, honorarium, upah, komisi, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan juga dapat menjadi objek pemotongan pajak.
Dalam praktiknya, PPh 21 umumnya dipotong oleh pemberi kerja sebelum penghasilan dibayarkan kepada karyawan.
Sebagai contoh, perusahaan memberikan gaji bulanan kepada karyawan sebesar Rp10.000.000. Apabila berdasarkan ketentuan terdapat PPh 21 yang harus dipotong, perusahaan akan mengurangi pembayaran tersebut sesuai hasil penghitungan pajak.
Pajak yang telah dipotong kemudian menjadi kewajiban perusahaan untuk disetorkan dan dilaporkan sesuai ketentuan.
Dasar hukum pemotongan PPh 21 antara lain terdapat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk PMK Nomor 168 Tahun 2023.
Dengan demikian, PPh 21 bukan sekadar potongan gaji. Pajak ini merupakan bagian dari kewajiban administrasi perpajakan yang harus dikelola perusahaan secara tertib.
2. Siapa Saja yang Wajib Dikenakan PPh 21?
PPh 21 berlaku bagi orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu.
Beberapa kategori penerima penghasilan yang dapat dikenakan PPh 21 meliputi:
a. Pegawai Tetap
Pegawai tetap adalah karyawan yang bekerja secara berkelanjutan dan menerima penghasilan secara teratur. Contohnya karyawan perusahaan yang memperoleh gaji bulanan, tunjangan jabatan, dan bonus.
b. Pegawai Tidak Tetap
Pegawai tidak tetap menerima penghasilan berdasarkan jumlah hari kerja, hasil pekerjaan, atau penyelesaian pekerjaan tertentu. Contohnya pekerja harian dan tenaga kerja lepas.
c. Tenaga Ahli dan Profesional
Individu yang memberikan jasa profesional juga dapat dikenakan PPh 21. Contohnya konsultan, dokter, pengacara, akuntan, notaris, dan tenaga ahli lainnya.
d. Penerima Honorarium
Penerima honorarium atas pekerjaan atau kegiatan tertentu termasuk kategori yang dapat dikenakan PPh 21. Contohnya pembicara seminar, narasumber, dan instruktur pelatihan.
e. Penerima Penghasilan Pensiun
Penerima uang pensiun dan penghasilan sejenis juga dapat memiliki kewajiban pemotongan PPh 21 sesuai ketentuan.
Perusahaan perlu mengidentifikasi kategori penerima penghasilan sebelum melakukan penghitungan. Sebab, setiap kategori dapat memiliki metode penghitungan dan perlakuan pajak yang berbeda.
3. Tarif PPh 21 Terbaru dan Cara Penggunaannya
Salah satu hal yang sering membingungkan perusahaan adalah menentukan tarif PPh 21 yang harus digunakan.
Sejak 1 Januari 2024, pemerintah menerapkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk menyederhanakan penghitungan pemotongan PPh 21 pada masa pajak tertentu.
Secara umum, terdapat dua metode penghitungan yang perlu dipahami.
A. Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
TER merupakan tarif yang digunakan untuk menghitung pemotongan PPh 21 bulanan bagi pegawai tetap pada masa pajak selain masa pajak terakhir.
TER bulanan dibagi menjadi tiga kategori:
- Kategori A: untuk status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0.
- Kategori B: untuk status TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.
- Kategori C: untuk status K/3.
Selain tarif bulanan, terdapat TER harian yang digunakan untuk kategori pegawai tidak tetap sesuai ketentuan penghasilan hariannya.
Besarnya tarif ditentukan berdasarkan kategori dan jumlah penghasilan bruto yang diterima.
Sebagai ilustrasi, seorang karyawan berstatus TK/0 menerima penghasilan bruto sebesar Rp10.000.000 per bulan.
Apabila tarif TER kategori A yang sesuai adalah 2%, penghitungan pemotongan pajaknya menjadi:
Rp10.000.000 × 2% = Rp200.000.
Jadi, PPh 21 yang dipotong pada bulan tersebut adalah Rp200.000.
Angka ini merupakan ilustrasi. Penghitungan sebenarnya harus mengacu pada tabel tarif efektif yang berlaku.
B. Tarif Progresif Pasal 17
Selain TER, terdapat tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Tarif ini digunakan untuk menghitung PPh 21 tahunan pegawai tetap dan penghitungan masa pajak terakhir.
Berikut lapisan tarif progresif untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri:
Penghasilan Kena Pajak SetahunTarif
Sampai Rp60 juta | 5%
Di atas Rp60 juta–Rp250 juta | 15%
Di atas Rp250 juta–Rp500 juta | 25%
Di atas Rp500 juta–Rp5 miliar | 30%
Di atas Rp5 miliar | 35%
Tarif progresif diterapkan secara bertingkat. Artinya, setiap lapisan penghasilan dikenakan tarif sesuai batasannya masing-masing.
Perusahaan harus memahami perbedaan penggunaan TER dan tarif progresif agar tidak salah melakukan pemotongan.
4. Bagaimana Cara Menghitung PPh 21 Karyawan?
Penghitungan PPh 21 membutuhkan beberapa informasi, seperti penghasilan bruto, status PTKP, jenis penerima penghasilan, dan masa pajak.
Berikut tahapan umum penghitungan PPh 21 pegawai tetap.
Langkah 1: Menghitung Penghasilan Bruto
Perusahaan perlu mengidentifikasi seluruh komponen penghasilan karyawan yang menjadi objek pajak.
Komponen tersebut dapat berupa:
- Gaji pokok.
- Tunjangan jabatan.
- Tunjangan transportasi.
- Tunjangan makan.
- Bonus.
- Tunjangan hari raya.
- Penghasilan lain yang termasuk objek pajak.
Langkah 2: Menentukan Status PTKP
PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak dalam penghitungan penghasilan kena pajak tahunan.
Berikut besaran PTKP yang berlaku:
StatusPTKP Setahun
TK/0 | Rp54.000.000
TK/1 | Rp58.500.000
TK/2 | Rp63.000.000
TK/3 | Rp67.500.000
K/0 | Rp58.500.000
K/1 | Rp63.000.000
K/2 | Rp67.500.000
K/3 | Rp72.000.000
Status PTKP perlu diperiksa berdasarkan kondisi wajib pajak pada awal tahun pajak.
Langkah 3: Menghitung Potongan PPh 21 Bulanan
Untuk pegawai tetap, pemotongan bulanan menggunakan TER sesuai kategori PTKP dan penghasilan bruto pada masa pajak bersangkutan.
Rumus sederhananya:
PPh 21 = Penghasilan Bruto × Tarif Efektif.
Langkah 4: Melakukan Penghitungan pada Masa Pajak Terakhir
Pada masa pajak terakhir, perusahaan harus menghitung kembali PPh 21 berdasarkan penghasilan kena pajak selama satu tahun menggunakan tarif progresif Pasal 17.
Hasil penghitungan tersebut kemudian dikurangi dengan total PPh 21 yang sudah dipotong pada masa pajak sebelumnya.
Tahap ini penting karena jumlah potongan selama tahun berjalan belum tentu sama dengan pajak tahunan yang sebenarnya terutang.
Oleh sebab itu, penghitungan PPh 21 sebaiknya dilakukan dengan data penggajian yang lengkap dan akurat.
5. Apa Kewajiban Perusahaan dalam Pelaporan PPh 21?
Perusahaan yang bertindak sebagai pemotong pajak memiliki beberapa kewajiban administrasi yang harus dipenuhi.
Kewajiban tersebut meliputi:
1. Menghitung Pajak Karyawan
Perusahaan harus menghitung PPh 21 berdasarkan penghasilan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Memotong PPh 21
Pajak yang terutang harus dipotong dari penghasilan penerima sesuai ketentuan.
3. Membuat Bukti Potong
Perusahaan perlu menyiapkan bukti pemotongan PPh 21 sebagai dokumen administrasi perpajakan penerima penghasilan.
4. Menyetorkan Pajak
Apabila terdapat pajak yang harus dibayarkan, perusahaan wajib melakukan penyetoran sesuai jumlah dan batas waktu yang ditentukan.
5. Melaporkan SPT Masa PPh 21
Perusahaan harus menyampaikan SPT Masa PPh 21 melalui sistem administrasi perpajakan yang berlaku.
Kewajiban tersebut perlu dilakukan secara konsisten. Administrasi yang tidak tertata dapat menyebabkan keterlambatan maupun ketidaksesuaian pelaporan.
6. Cara Lapor PPh 21 Melalui Coretax
Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai proses perpajakan di Indonesia.
Salah satu proses yang dapat dilakukan melalui sistem ini adalah administrasi pemotongan dan pelaporan PPh 21.
Secara umum, tahapan pelaporan PPh 21 meliputi:
- Mengakses akun wajib pajak pada sistem Coretax.
- Memastikan data administrasi perusahaan sudah sesuai.
- Menyiapkan data penghasilan dan identitas karyawan.
- Melakukan penghitungan PPh 21.
- Menyiapkan bukti pemotongan sesuai ketentuan.
- Memeriksa data pajak yang akan dilaporkan.
- Menyelesaikan pembayaran apabila terdapat pajak kurang bayar.
- Menyampaikan SPT Masa PPh 21.
- Memastikan bukti penerimaan pelaporan telah diperoleh.
Setiap tahap membutuhkan ketelitian. Kesalahan dalam menginput data penghasilan, identitas penerima, maupun nominal pajak dapat menyebabkan ketidaksesuaian administrasi.
Karena itu, perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan sebelum menyampaikan laporan.
7. Mengapa Pelaporan PPh 21 Perusahaan Sering Menjadi Kendala?
Meskipun terlihat seperti pekerjaan administrasi rutin, pelaporan PPh 21 dapat menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan.
Beberapa kendala yang sering ditemui antara lain:
Tidak Memiliki Staf Pajak Khusus
Perusahaan kecil dan menengah terkadang belum memiliki tenaga khusus untuk mengelola administrasi perpajakan. Akibatnya, pekerjaan PPh 21 harus ditangani oleh staf keuangan atau HRD yang memiliki tugas lain.
Data Gaji Karyawan Tidak Tertata
Perhitungan PPh 21 membutuhkan data penghasilan yang lengkap. Perubahan gaji, tunjangan, bonus, dan status karyawan harus diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan.
Kesulitan Menggunakan Coretax
Perubahan sistem administrasi perpajakan dapat membuat perusahaan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Terutama bagi perusahaan yang sebelumnya belum terbiasa dengan pelaporan elektronik.
Takut Salah Menghitung Pajak
Penggunaan TER dan tarif progresif pada masa pajak terakhir membutuhkan pemahaman yang tepat. Kesalahan metode penghitungan dapat memengaruhi hasil pemotongan.
Keterbatasan Waktu
Tim perusahaan harus membagi waktu antara pekerjaan operasional dan kewajiban administrasi pajak bulanan.
Jika kendala tersebut terus terjadi, menggunakan bantuan jasa pelaporan PPh 21 dapat menjadi pilihan yang lebih praktis.
8. Jasa Lapor PPh 21 SAFT Indonesia: Solusi Praktis untuk Administrasi Pajak Perusahaan
Mengurus PPh 21 setiap bulan membutuhkan ketelitian, pemahaman regulasi, serta penguasaan sistem pelaporan pajak.
Jika perusahaan ingin lebih fokus pada kegiatan operasional tanpa mengabaikan kewajiban perpajakan, SAFT Indonesia siap membantu melalui layanan jasa lapor PPh 21.
SAFT Indonesia menyediakan layanan bantuan dan konsultasi perpajakan untuk membantu perusahaan mengelola proses administrasi PPh 21 secara lebih terarah.
Layanan yang dapat dibantu meliputi:
- Bantuan Input Data Gaji: membantu menyiapkan dan menginput data penggajian karyawan untuk kebutuhan perpajakan.
- Perhitungan PPh 21: membantu menghitung pajak berdasarkan data penghasilan dan ketentuan yang berlaku.
- Pembuatan Kode Billing: membantu proses pembuatan kode billing apabila terdapat kewajiban pembayaran pajak.
- Penginputan SPT Masa PPh 21: membantu proses pengisian dan pelaporan melalui sistem perpajakan yang berlaku.
- Bantuan Memperoleh Bukti Pelaporan: membantu memastikan bukti pelaporan tersedia setelah proses selesai.
Bagaimana Proses Jasa Lapor PPh 21 di SAFT Indonesia?
Untuk memudahkan perusahaan, SAFT Indonesia menerapkan alur pengerjaan yang terstruktur.
1. Konsultasi dan Validasi Dokumen
Klien menyampaikan kebutuhan pelaporan PPh 21. Tim SAFT kemudian memeriksa kelengkapan dokumen dan data yang diperlukan.
2. Penyusunan Data Gaji Karyawan
Setelah dokumen lengkap, tim membantu menyiapkan data gaji karyawan sebagai dasar penghitungan pajak.
3. Perhitungan PPh 21 Terutang
Tim melakukan penghitungan berdasarkan data yang diberikan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Persetujuan dari Klien
Hasil penghitungan disampaikan kepada klien untuk diperiksa dan disetujui sebelum proses berikutnya.
5. Pembuatan Kode Billing
Apabila terdapat kewajiban pajak kurang bayar, tim membantu proses pembuatan kode billing setelah mendapatkan persetujuan klien.
6. Penginputan dan Pelaporan SPT PPh 21
Setelah tahapan pembayaran yang diperlukan selesai, tim membantu penginputan formulir SPT Masa PPh 21.
7. Penyerahan Bukti Pelaporan
Setelah proses pelaporan selesai, klien memperoleh bukti pelaporan dan dokumen pendukung sesuai hasil layanan.
Berdasarkan alur layanan yang dipublikasikan SAFT Indonesia, estimasi pengerjaan SPT PPh 21 adalah 5 hari kerja dengan memperhatikan kelengkapan data dan tahapan persetujuan klien.
Mengapa Memilih SAFT Indonesia?
Ada beberapa alasan mengapa perusahaan dapat mempertimbangkan SAFT Indonesia sebagai partner pengelolaan administrasi perpajakan.
- Proses Terarah: setiap tahapan pengerjaan dijelaskan sehingga klien mengetahui perkembangan prosesnya.
- Pendampingan Profesional: mendapatkan bantuan untuk memahami kebutuhan administrasi dan pelaporan PPh 21.
- Konsultasi Pajak: dapat mendiskusikan kendala perpajakan sebelum menentukan layanan yang dibutuhkan.
- Harga Transparan: informasi biaya disampaikan sebelum pengerjaan.
- Layanan Online Seluruh Indonesia: perusahaan dapat menggunakan layanan tanpa harus datang langsung ke kantor.
- Data Klien Dijaga: kerahasiaan informasi dan dokumen menjadi perhatian dalam proses pelayanan.
SAFT Indonesia hadir untuk membantu perusahaan mengelola kewajiban pajak dengan lebih praktis, terarah, dan mudah dipahami.
Tidak perlu membiarkan pekerjaan administrasi pajak mengganggu fokus bisnis Anda.
Konsultasikan kebutuhan pelaporan PPh 21 perusahaan Anda bersama tim SAFT Indonesia melalui:
Website: https://jasakonsultanpajak.co.id/
9. FAQ Seputar PPh 21 dan Jasa Pelaporannya
Apakah setiap perusahaan wajib melaporkan PPh 21?
Perusahaan yang memiliki kewajiban sebagai pemotong PPh 21 harus memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan. Kewajiban tersebut bergantung pada status dan kondisi perpajakan perusahaan.
Apakah perusahaan yang memiliki sedikit karyawan tetap harus mengurus PPh 21?
Ya, jumlah karyawan bukan satu-satunya faktor penentu kewajiban. Perusahaan perlu memperhatikan status sebagai pemotong dan penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan.
Apakah PPh 21 harus dilaporkan setiap bulan?
SPT Masa PPh 21 merupakan pelaporan pajak masa. Perusahaan yang memiliki kewajiban sebagai pemotong harus memperhatikan ketentuan pelaporan setiap masa pajak.
Apakah PPh 21 bisa dihitung dan dilaporkan melalui Coretax?
Ya. Administrasi PPh 21 telah terintegrasi dengan sistem Coretax sesuai fitur dan ketentuan yang berlaku.
Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk lapor PPh 21?
Secara umum, perusahaan perlu menyiapkan identitas wajib pajak, data karyawan, rincian gaji dan tunjangan, data penghasilan, serta informasi pemotongan pajak. Dokumen tambahan dapat diperlukan sesuai kondisi perusahaan.
Berapa lama proses jasa lapor PPh 21 di SAFT Indonesia?
Estimasi alur pengerjaan yang dicantumkan SAFT Indonesia adalah 5 hari kerja. Waktu tersebut mengikuti kelengkapan data, proses penghitungan, persetujuan klien, dan tahapan pembayaran apabila terdapat pajak kurang bayar.
Apakah SAFT Indonesia melayani pelaporan PPh 21 secara online?
Ya. Layanan SAFT Indonesia dapat diakses secara online untuk membantu kebutuhan perpajakan klien dari berbagai wilayah Indonesia.
Mengapa sebaiknya menggunakan jasa lapor PPh 21?
Bantuan jasa pelaporan dapat mengurangi beban administrasi perusahaan. Selain itu, perusahaan memperoleh pendampingan dalam menyiapkan data, menghitung pajak, dan menyelesaikan proses pelaporan sesuai ketentuan.
Ingin Pelaporan PPh 21 Perusahaan Lebih Praktis?
Jangan menunggu sampai terjadi kesalahan perhitungan atau keterlambatan pelaporan. Percayakan kebutuhan administrasi PPh 21 Anda kepada SAFT Indonesia.
Konsultasikan kebutuhan perusahaan sekarang melalui jasakonsultanpajak.co.id atau WhatsApp 0882-8919-0730 dan dapatkan bantuan pelaporan PPh 21 dengan proses yang jelas, transparan, dan terarah.
