LKPM: Pengertian, Syarat, Cara Lapor, dan Kewajiban Pelaku Usaha

Setiap pelaku usaha perlu memahami kewajiban administrasi yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan perizinan berusaha. Salah satunya adalah LKPM atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal. Laporan ini menjadi bagian penting dalam pemantauan perkembangan investasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Bagi perusahaan yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), memahami kewajiban LKPM sangat penting. Sebab, pelaporan ini tidak hanya berkaitan dengan realisasi investasi, tetapi juga perkembangan kegiatan usaha, penyerapan tenaga kerja, hingga kendala yang dihadapi perusahaan.

Sayangnya, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami siapa saja yang wajib menyampaikan LKPM, kapan batas waktu pelaporannya, dan bagaimana cara mengisi laporan dengan benar. Padahal, kesalahan dalam menyiapkan data atau keterlambatan pelaporan dapat menimbulkan permasalahan dalam pemenuhan kewajiban perizinan berusaha.

Melalui artikel ini, Anda akan mempelajari pengertian LKPM, ketentuan pelaporan, dokumen yang perlu disiapkan, hingga cara menyampaikan laporan melalui OSS. Jika membutuhkan bantuan, tersedia pula layanan pendampingan pelaporan LKPM dari SAFT Indonesia.

Apa Itu LKPM?

LKPM adalah singkatan dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yaitu laporan mengenai perkembangan realisasi investasi dan kegiatan usaha yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada pemerintah.

Pelaporan LKPM digunakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk memantau perkembangan investasi di Indonesia.

Melalui laporan tersebut, pemerintah dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan kegiatan usaha, jumlah investasi yang sudah direalisasikan, penyerapan tenaga kerja, serta berbagai kendala yang dihadapi perusahaan.

Pelaporan LKPM dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS. Dengan demikian, perusahaan dapat memenuhi kewajiban pelaporannya secara daring tanpa harus menyerahkan laporan secara langsung ke kantor pemerintah.

LKPM juga menjadi bagian dari pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa data yang dilaporkan sesuai dengan kondisi kegiatan usaha sebenarnya.

Perlu dipahami bahwa LKPM berbeda dengan laporan pajak. LKPM berfokus pada perkembangan kegiatan penanaman modal, sedangkan laporan pajak berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.

Siapa Saja yang Wajib Melaporkan LKPM?

Tidak semua pelaku usaha memiliki kewajiban pelaporan LKPM dengan ketentuan yang sama. Kewajiban tersebut bergantung pada skala usaha dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, ketentuan pelaporan LKPM dibedakan sebagai berikut.

1. Pelaku Usaha Skala Mikro

Pelaku usaha dengan skala mikro tidak diwajibkan menyampaikan LKPM berdasarkan ketentuan tersebut.

Meskipun demikian, pelaku usaha mikro tetap perlu memperhatikan kewajiban administrasi dan perizinan lainnya sesuai dengan bidang kegiatan usahanya.

2. Pelaku Usaha Skala Kecil

Pelaku usaha dengan skala kecil wajib menyampaikan LKPM setiap enam bulan atau semester.

Artinya, perusahaan perlu menyampaikan laporan perkembangan investasi sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu untuk Semester I dan Semester II.

3. Pelaku Usaha Skala Menengah dan Besar

Pelaku usaha dengan skala menengah dan besar wajib menyampaikan LKPM setiap tiga bulan atau triwulan.

Dengan demikian, perusahaan harus melakukan pelaporan sebanyak empat kali dalam satu tahun.

Selain itu, terdapat ketentuan khusus mengenai pelaporan berdasarkan tahapan kegiatan usaha, yaitu tahap persiapan dan tahap operasional atau komersial.

Ketentuan tersebut penting diperhatikan agar perusahaan tidak keliru menentukan jenis laporan yang harus disampaikan.

Kapan Batas Waktu Pelaporan LKPM?

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah jadwal pelaporan LKPM. Setiap skala usaha memiliki periode pelaporan yang berbeda.

Berdasarkan Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, berikut jadwal pelaporan yang perlu diketahui.

Jadwal LKPM untuk Usaha Kecil

Pelaku usaha skala kecil memiliki dua periode pelaporan dalam satu tahun:

• Semester I (Januari–Juni): paling lambat 15 Juli pada tahun berjalan.
• Semester II (Juli–Desember): paling lambat 15 Januari tahun berikutnya.

Jadwal LKPM untuk Usaha Menengah dan Besar

Pelaku usaha skala menengah dan besar memiliki empat periode pelaporan:

• Triwulan I (Januari–Maret): paling lambat 15 April.
• Triwulan II (April–Juni): paling lambat 15 Juli.
• Triwulan III (Juli–September): paling lambat 15 Oktober.
• Triwulan IV (Oktober–Desember): paling lambat 15 Januari tahun berikutnya.

Perlu diperhatikan bahwa tanggal tersebut merupakan batas akhir penyampaian laporan. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya menyiapkan data sebelum periode pelaporan berakhir.

Apabila tanggal pelaporan bertepatan dengan hari libur nasional, penyesuaian periode akan mengikuti pemberitahuan resmi dari pemerintah.

Apa Saja Data yang Dibutuhkan untuk Membuat LKPM?

Sebelum melakukan pelaporan, perusahaan perlu menyiapkan sejumlah informasi mengenai perkembangan kegiatan usaha dan realisasi investasinya.

Kelengkapan data sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pengisian LKPM melalui OSS.

Berikut beberapa informasi yang umumnya perlu dipersiapkan.

1. Data Identitas Perusahaan

Data identitas digunakan untuk memastikan laporan sesuai dengan informasi perusahaan yang terdaftar dalam sistem OSS.

Informasi yang perlu diperhatikan antara lain:

• Nama perusahaan atau pelaku usaha.
• Nomor Induk Berusaha (NIB).
• Alamat perusahaan.
• Bidang usaha dan KBLI.
• Lokasi kegiatan usaha.
• Informasi perizinan berusaha.

Pastikan data perusahaan sesuai dengan informasi yang tercatat pada akun OSS.

2. Data Realisasi Investasi

Realisasi investasi merupakan salah satu komponen utama dalam LKPM.

Perusahaan perlu menyiapkan informasi mengenai perkembangan investasi yang sudah dilakukan sesuai dengan periode pelaporan.

Data tersebut dapat mencakup:

• Pembelian tanah.
• Pembangunan gedung atau bangunan.
• Pembelian mesin dan peralatan.
• Pembelian kendaraan operasional.
• Pengadaan peralatan penunjang.
• Investasi lainnya sesuai ketentuan pelaporan.

Penting untuk memastikan bahwa nilai investasi yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

3. Data Tenaga Kerja

Perusahaan juga perlu menyiapkan informasi mengenai jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan usaha.

Data tenaga kerja membantu pemerintah mengetahui kontribusi investasi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Pastikan jumlah tenaga kerja yang dilaporkan sesuai dengan kondisi perusahaan pada periode pelaporan.

4. Data Produksi Barang atau Jasa

Untuk perusahaan yang sudah menjalankan kegiatan operasional atau komersial, informasi mengenai realisasi produksi barang dan/atau jasa juga perlu disiapkan.

Data ini menggambarkan perkembangan kegiatan usaha perusahaan dalam menghasilkan produk atau memberikan layanan.

5. Data Perkembangan Kegiatan Usaha

Selain realisasi investasi dan tenaga kerja, perusahaan perlu memperhatikan informasi mengenai perkembangan kegiatan usaha.

Hal ini dapat mencakup pemenuhan persyaratan dasar, perizinan berusaha, perizinan penunjang, kewajiban perusahaan, serta kendala yang dihadapi selama menjalankan kegiatan usaha.

Bagaimana Cara Lapor LKPM Melalui OSS?

Pelaporan LKPM dilakukan secara online melalui sistem OSS. Pelaku usaha dapat mengakses portal resmi OSS untuk mengisi dan menyampaikan laporan sesuai periode yang berlaku.

Berikut gambaran tahapan pelaporannya.

1. Login ke Akun OSS

Pertama, buka website resmi OSS di oss.go.id.

Masuk menggunakan akun OSS perusahaan yang memiliki akses terhadap data perizinan berusaha.

Pastikan akun yang digunakan sesuai dengan NIB perusahaan yang akan dilaporkan.

2. Masuk ke Menu Pelaporan

Setelah berhasil login, pilih menu Pelaporan pada dashboard OSS.

Kemudian, cari submenu Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Pilih laporan sesuai dengan periode dan kegiatan usaha yang akan disampaikan.

3. Periksa Data Perusahaan

Sebelum mengisi laporan, periksa kembali informasi perusahaan yang tersedia di dalam sistem.

Pastikan data NIB, bidang usaha, lokasi kegiatan, serta informasi perizinan sudah sesuai.

Apabila terdapat ketidaksesuaian data, perusahaan perlu memperhatikan proses pembaruan data sesuai ketentuan OSS.

4. Isi Data Realisasi Investasi

Selanjutnya, lengkapi informasi mengenai perkembangan realisasi investasi perusahaan.

Masukkan data berdasarkan kondisi sebenarnya dan dokumen pendukung yang tersedia.

Hindari mengisi nilai investasi hanya berdasarkan perkiraan tanpa dasar pencatatan yang jelas.

5. Lengkapi Data Tenaga Kerja dan Kegiatan Usaha

Setelah data investasi, lengkapi informasi tenaga kerja dan perkembangan kegiatan usaha sesuai formulir yang tersedia.

Untuk perusahaan yang sudah beroperasi, perhatikan pula pengisian informasi produksi barang atau jasa.

6. Periksa Kembali Seluruh Informasi

Sebelum menyampaikan laporan, lakukan pemeriksaan terhadap seluruh data yang telah dimasukkan.

Pastikan tidak terdapat kesalahan penulisan, ketidaksesuaian nilai investasi, maupun informasi yang belum lengkap.

Tahap pemeriksaan ini penting untuk mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan.

7. Kirim LKPM dan Simpan Bukti Pelaporan

Jika seluruh data sudah sesuai, lanjutkan proses penyampaian laporan melalui sistem OSS.

Setelah laporan berhasil disampaikan, sistem OSS akan menerbitkan tanda terima sebagai bukti penyampaian LKPM.

Simpan bukti tersebut sebagai arsip administrasi perusahaan.

Perlu diketahui bahwa tampilan dan alur menu OSS dapat mengalami penyesuaian. Oleh sebab itu, pelaku usaha sebaiknya mengikuti panduan serta petunjuk resmi yang tersedia pada sistem.

Apa Akibatnya Jika Perusahaan Tidak Melaporkan LKPM?

Pelaporan LKPM merupakan bagian dari kewajiban pengawasan perizinan berusaha. Karena itu, perusahaan yang memiliki kewajiban tersebut perlu memperhatikan jadwal dan ketentuan pelaporannya.

Tidak menyampaikan laporan atau memberikan informasi yang tidak sesuai dapat menimbulkan permasalahan dalam pemenuhan kewajiban perusahaan.

Dalam kerangka pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, pemerintah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.

Tindakan administratif dapat diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan hasil pengawasan. Bentuk tindakan tersebut dapat mencakup peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan perizinan berusaha sesuai dasar hukum dan kondisi pelanggarannya.

Selain risiko administratif, keterlambatan pelaporan juga dapat membuat administrasi perusahaan menjadi kurang tertata.

Perusahaan akan lebih sulit memantau perkembangan investasi apabila data tidak disiapkan dan diperbarui secara berkala.

Oleh karena itu, sebaiknya jangan menunggu hingga mendekati batas akhir pelaporan untuk mulai mengumpulkan data LKPM.

Kendala yang Sering Dihadapi Saat Pelaporan LKPM

Meskipun pelaporan dilakukan secara online, proses pengisian LKPM tidak selalu berjalan mudah.

Ada beberapa kendala yang sering dihadapi pelaku usaha, khususnya perusahaan yang belum terbiasa mengelola administrasi OSS.

1. Belum Memahami Cara Mengisi LKPM

Sebagian pelaku usaha masih bingung mengenai data yang harus dimasukkan ke dalam formulir LKPM.

Kesalahan dalam memahami komponen realisasi investasi dapat menyebabkan informasi yang disampaikan kurang tepat.

2. Data Investasi Belum Tersusun

Perusahaan terkadang belum memiliki pencatatan investasi yang rapi. Akibatnya, proses pengumpulan nilai investasi membutuhkan waktu lebih lama.

Padahal, data tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha pada periode pelaporan.

3. Terdapat Ketidaksesuaian Data OSS

Permasalahan lain adalah adanya ketidaksesuaian antara informasi perusahaan dengan data yang tercatat pada OSS.

Contohnya, perubahan alamat, bidang usaha, lokasi proyek, atau informasi perizinan yang belum diperbarui.

4. Bingung Menentukan Tahapan Kegiatan Usaha

Perusahaan skala menengah dan besar perlu memperhatikan perbedaan LKPM tahap persiapan dengan tahap operasional atau komersial.

Kesalahan dalam menentukan tahapan tersebut dapat memengaruhi proses pengisian laporan.

5. Tidak Memahami Periode Pelaporan

Ada perusahaan yang baru menyadari kewajiban LKPM ketika batas waktu pelaporan sudah dekat.

Hal ini biasanya terjadi karena perusahaan belum memiliki sistem pengingat dan pengelolaan administrasi yang teratur.

Untuk menghindari kendala tersebut, perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan data secara berkala dan memastikan kewajiban pelaporan sudah dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab.

Jasa Pelaporan LKPM dan Pendampingan OSS dari SAFT Indonesia

Mengurus LKPM membutuhkan ketelitian, pemahaman terhadap ketentuan pelaporan, serta kemampuan mengelola data kegiatan usaha melalui sistem OSS.

Jika perusahaan memiliki aktivitas operasional yang padat, mengurus pelaporan sendiri terkadang dapat menyita waktu dan mengganggu pekerjaan utama.

Untuk membantu proses tersebut, SAFT Indonesia menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan administrasi perizinan usaha, termasuk bantuan pelaporan LKPM.

Melalui website jasakonsultanpajak.co.id, Anda dapat memperoleh informasi dan menghubungi tim SAFT Indonesia untuk mendiskusikan kebutuhan administrasi perusahaan.

Dengan dukungan tim yang profesional dan berpengalaman, proses penyiapan data dan pendampingan pelaporan dapat dilakukan secara lebih terarah.

Beberapa bentuk bantuan yang dapat dikonsultasikan meliputi:

• Konsultasi mengenai kewajiban pelaporan LKPM.
• Pemeriksaan awal data dan informasi perusahaan.
• Pendampingan penyiapan data realisasi investasi.
• Bantuan pengisian laporan LKPM melalui OSS.
• Pendampingan penyelesaian kendala administrasi pelaporan.
• Konsultasi terkait administrasi perizinan usaha dan OSS RBA.

SAFT Indonesia membantu pelaku usaha memahami proses pelaporan sehingga kewajiban administrasi dapat dikelola dengan lebih baik.

Layanan dapat dikonsultasikan untuk kebutuhan perusahaan maupun pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan administrasi secara online di berbagai wilayah Indonesia.

Mengapa Memilih SAFT Indonesia?

Mengelola administrasi usaha membutuhkan ketelitian dan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku. Karena itu, memilih pendamping yang tepat dapat membantu perusahaan menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan administrasi.

SAFT Indonesia memiliki beberapa keunggulan:

1. Tim Profesional dan Berpengalaman

Didukung tim yang memahami kebutuhan administrasi perpajakan dan perizinan usaha.

2. Proses Cepat dan Transparan

Proses konsultasi dan pendampingan dilakukan dengan alur yang jelas sesuai kebutuhan perusahaan.

3. Konsultasi Gratis

Anda dapat mendiskusikan kebutuhan dan kendala administrasi terlebih dahulu sebelum menentukan layanan yang diperlukan.

4. Layanan Seluruh Indonesia

Tidak perlu datang langsung ke kantor. Konsultasi dan koordinasi dapat dilakukan secara online.

Konsultasikan Pelaporan LKPM Perusahaan Anda Sekarang!

Jangan sampai kesibukan menjalankan bisnis membuat kewajiban pelaporan LKPM terlewat. Pastikan data investasi dan perkembangan kegiatan usaha perusahaan disiapkan dengan benar serta disampaikan sesuai jadwal.

Jika Anda belum memahami cara lapor LKPM melalui OSS, mengalami kendala dalam pengisian data, atau membutuhkan bantuan menyiapkan laporan, SAFT Indonesia siap membantu.

Percayakan kebutuhan konsultasi dan pendampingan administrasi usaha Anda kepada tim SAFT Indonesia.

Hubungi SAFT Indonesia sekarang untuk konsultasi gratis!

• WhatsApp: 0882-8919-0730
• Website: https://jasakonsultanpajak.co.id

Konsultasikan kebutuhan perusahaan Anda dan dapatkan pendampingan pelaporan LKPM agar administrasi usaha lebih tertata, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

FAQ Seputar LKPM

1. Apa kepanjangan dari LKPM?

LKPM adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yaitu laporan perkembangan realisasi investasi dan kegiatan usaha yang disampaikan pelaku usaha melalui sistem OSS.

2. Apakah semua perusahaan wajib melaporkan LKPM?

Tidak semua perusahaan memiliki kewajiban yang sama. Berdasarkan ketentuan Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, pelaku usaha mikro tidak diwajibkan menyampaikan LKPM. Usaha kecil, menengah, dan besar memiliki ketentuan pelaporan sesuai skala usahanya.

3. Berapa kali LKPM harus dilaporkan dalam setahun?

Usaha kecil wajib melaporkan LKPM sebanyak dua kali dalam setahun atau setiap semester. Sementara itu, usaha menengah dan besar wajib menyampaikan laporan setiap triwulan atau empat kali dalam setahun.

4. Apakah LKPM dilaporkan melalui OSS?

Ya. Pelaporan LKPM dilakukan secara online melalui sistem OSS dengan menggunakan akun pelaku usaha.

5. Apakah perusahaan yang belum beroperasi tetap wajib melaporkan LKPM?

Untuk pelaku usaha menengah dan besar, terdapat LKPM tahap persiapan bagi kegiatan usaha yang belum operasional dan/atau belum melakukan transaksi komersial. Karena itu, belum beroperasinya perusahaan tidak otomatis menghilangkan kewajiban pelaporan. Penentuan kewajibannya perlu disesuaikan dengan ketentuan dan kondisi kegiatan usaha.

6. Apakah perusahaan yang tidak memiliki realisasi investasi tetap perlu melapor?

Kondisi tidak adanya realisasi investasi perlu disesuaikan dengan tahapan kegiatan usaha dan kewajiban pelaporan perusahaan. Pelaku usaha yang memiliki kewajiban LKPM sebaiknya tetap memperhatikan pengisian laporan sesuai kondisi sebenarnya dan petunjuk pada sistem OSS.

7. Apakah pelaporan LKPM dikenakan biaya?

Penyampaian laporan melalui sistem OSS merupakan proses pelaporan pemerintah secara elektronik. Namun, apabila perusahaan menggunakan jasa konsultan atau pendampingan profesional untuk membantu penyiapan dan pengisian laporan, biaya jasa dapat berbeda sesuai ruang lingkup pekerjaan.

8. Apakah SAFT Indonesia dapat membantu pelaporan LKPM?

SAFT Indonesia menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan administrasi usaha yang dapat dikonsultasikan untuk kebutuhan pelaporan LKPM. Hubungi WhatsApp 0882-8919-0730 atau kunjungi jasakonsultanpajak.co.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.